GARVI.ID, BALIKPAPAN – Selain membahas arah pengembangan destinasi wisata, Komisi II DPRD Kota Balikpapan kini menyoroti percepatan pembangunan Pasar Induk sebagai langkah strategis menata sistem perdagangan kota.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan proyek tersebut sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pasar induk dinilai krusial untuk mengurai kemacetan, menstabilkan harga pangan, dan menekan laju inflasi daerah.
“Balikpapan bukan kota penghasil. Sekitar 70 persen pasokan barang berasal dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Karena itu, kita perlu pasar induk yang mampu mengatur arus barang dan menjaga stabilitas harga,” jelas Fauzi, Selasa (7/10/2025).
Ia mengungkapkan, lahan seluas 9 hektare di Kilometer 5,5 sudah disiapkan untuk pembangunan pasar tersebut. Bahkan, Dokumen Engineering Design (DED) telah disusun sejak 2024. Meski perlu pembaruan agar sesuai kondisi terkini, DPRD mendorong agar proyek ini segera direalisasikan secara bertahap.
“Kami tidak mau menunda lagi. Pembangunan bisa dilakukan bertahap, yang penting perencanaannya matang dan punya arah jelas,” katanya.
Fauzi menambahkan, sebelum pembangunan fisik dimulai, Komisi II lebih fokus pada penataan manajemen pasar agar tidak terjadi kasus serupa seperti Pasar Rakyat Karang Joang, yang telah dibangun namun tidak berfungsi optimal.
“Kita benahi dulu manajemennya — siapa pedagangnya, sistem parkirnya, pengelolaan sampah, sampai amdalnya. Jangan sampai bangunan berdiri tapi pasar sepi,” tegasnya.
Dari hasil perhitungan awal, pembangunan pasar induk diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp60 miliar, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan pendekatan bertahap.
“Master plan dan DED sudah kami anggarkan dalam perubahan tahun ini. Targetnya, pembangunan tahap pertama dimulai 2026 dan berlanjut hingga 2027,” ungkap Fauzi.
Sebagai bentuk transparansi, DPRD menggandeng berbagai pihak dalam proses perencanaan, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga pelaku usaha pasar. Keterlibatan itu diharapkan melahirkan desain pasar yang memperhatikan tata ruang, rekayasa lalu lintas, serta kenyamanan pedagang dan pengunjung.
“Pedagang harus dilibatkan sejak awal, supaya pasar yang dibangun sesuai kebutuhan mereka. Kalau tidak, mereka enggan pindah, dan pasar bisa mangkrak lagi,” ujarnya.
Dengan perencanaan berbasis kajian manajemen, DPRD berharap Pasar Induk Balikpapan dapat menjadi pusat perdagangan yang tertata, efisien, dan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan distribusi dan inflasi pangan kota. (Adv/DPRD/Bpp)
