GARVI.ID, SAMARINDA – Perpindahan pasien HIV untuk mendapatkan layanan pengobatan di luar daerah asal menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim menilai, integrasi data antarfasilitas kesehatan penting agar pelayanan pasien tidak terkendala perbedaan wilayah administrasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan persoalan tersebut saat membahas pelayanan pasien HIV di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu contohnya terjadi di Rumah Sakit Kudungga, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang tercatat menangani 141 pasien HIV.
Namun, tidak semua pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut merupakan warga Kutai Timur. Sebagian di antaranya berasal dari daerah lain, termasuk Kabupaten Berau dan Kota Bontang.
“Kami kemarin bertemu dengan Rumah Sakit Kudungga di Sangatta. Ada beberapa pasien HIV yang ditangani di sana. Totalnya mencapai 141 orang,” kata Darlis, Senin (16/11/2026).
Menurut Darlis, pelayanan pasien HIV umumnya diawali dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas. Jika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, fasilitas tersebut akan memberikan rujukan ke rumah sakit.
Persoalan muncul ketika pasien harus menjalani pengobatan di luar kabupaten atau kota tempat tinggalnya. Situasi ini membutuhkan koordinasi antardaerah, terutama dalam pendataan dan pembagian tanggung jawab pelayanan kesehatan.
Darlis menegaskan, penanganan HIV/AIDS tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi maupun batas wilayah. Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki tanggung jawab dalam memastikan pasien tetap memperoleh layanan medis secara berkelanjutan.
“Jangan sampai satu rumah sakit membebankan penanganan kepada rumah sakit lainnya. Persoalan ini harus menjadi tanggung jawab seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit,” tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia menilai, keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan diperlukan sejak tahap pemeriksaan awal, pengobatan hingga proses rujukan. Koordinasi yang baik juga dibutuhkan agar pasien tidak kehilangan akses layanan ketika berpindah tempat pengobatan.
Persoalan integrasi data dan pelayanan lintas daerah tersebut, lanjut Darlis, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim.
Melalui regulasi tersebut, ia berharap mekanisme penanganan pasien dapat berjalan lebih terkoordinasi. Dengan demikian, pelayanan tidak hanya bergantung pada daerah asal pasien, tetapi juga menjamin fasilitas kesehatan tempat pasien berobat mampu memberikan penanganan secara berkelanjutan. (Adv/DPRD/Kaltim)









