GARVI.ID, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (12/8/2025). Kunjungan ini bertujuan mempelajari regulasi dan strategi penganggaran yang diterapkan di Balikpapan, khususnya terkait peran Badan Anggaran (Banggar) dalam mengelola dana transfer pusat ke daerah.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan rombongan DPRD Sinjai ingin mengetahui pola pengaturan dan optimalisasi anggaran agar belanja daerah bisa lebih efektif. Hal ini mengingat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sinjai sebagian besar masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“Mereka menyampaikan PAD Sinjai hanya sekitar Rp100 miliar per tahun, sementara APBD mencapai Rp1,1 triliun. Sekitar 75 persen terserap untuk belanja pegawai, sehingga porsi untuk infrastruktur hanya sekitar 30 persen,” ujar Yono.
Menurut Yono, DPRD Sinjai berharap bisa mendapatkan masukan terkait cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proporsi belanja yang ideal. Mereka juga ingin mengetahui besaran pertumbuhan PAD yang wajar setiap tahun agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan.
“Sektor PAD mereka banyak bertumpu pada pariwisata, UMKM, perhotelan, serta objek wisata seperti mangrove. Ada juga dari sektor pertanian dan sumber daya alam. Nah, mereka ingin belajar bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber ini,” jelasnya.
Yono menambahkan, meski Balikpapan dikenal sebagai kota dengan APBD cukup besar, karakter ekonominya berbeda. Balikpapan adalah kota jasa yang PAD-nya juga banyak dipengaruhi aktivitas bisnis dan investasi, bukan sektor pertanian atau sumber daya alam murni seperti di Sinjai.
“Kami sampaikan bahwa strategi setiap daerah berbeda. Balikpapan fokus pada pengembangan sektor jasa, sementara Sinjai bisa lebih mengoptimalkan potensi alam dan pariwisata yang dimiliki,” kata Yono.
Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi DPRD Sinjai dalam merumuskan kebijakan penganggaran, sehingga meski dengan keterbatasan PAD, pembangunan di daerah mereka tetap dapat berjalan maksimal. (Adv/DPRD/BPP)
