GARVI.ID, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain untuk parkir, gedung ini kini disiapkan menjadi ruang multifungsi yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM hingga masyarakat umum untuk menggelar acara pernikahan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli, mengatakan bahwa optimalisasi gedung parkir tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan parkir semata, tetapi juga diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat.
“Gedung ini akan kita maksimalkan untuk berbagai fungsi. Tidak hanya parkir, tapi juga sebagai tempat acara dan ruang usaha UMKM. Bahkan, kita rencanakan menambah videotron agar bisa mendongkrak PAD,” ujar Fadli saat diwawancarai, Rabu (2/7/2025).
Saat ini, baru lantai 5 yang digunakan untuk parkir. Sedangkan lantai 6 dan 7 disiapkan sebagai ruang serbaguna untuk masyarakat yang ingin mengadakan pernikahan atau acara lainnya. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah juga telah mengalokasikan ruang di gedung tersebut bagi pelaku UMKM.
“Saat ini sudah ada 10 pelaku UMKM yang berjualan di sana, dan jumlahnya akan terus bertambah. Harapannya, bukan hanya ramai di akhir pekan, tapi juga bisa menarik pengunjung di hari-hari kerja,” tambahnya.
Namun, tantangan masih dihadapi. Hingga saat ini, pendapatan dari Gedung Parkir Klandasan baru mencapai Rp637 juta, atau sekitar 4–5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4 miliar.
Fadli menjelaskan bahwa rendahnya capaian tersebut salah satunya disebabkan oleh pergeseran sumber PAD, dari retribusi ke pajak. Perubahan itu membuat kewenangan teknis yang sebelumnya berada di Dishub kini bergeser ke Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD).
“Dulu kami kelola sebagai retribusi, sekarang banyak titik parkir beralih menjadi objek pajak. Ini jadi tantangan bersama bagaimana kita bisa tetap mendorong realisasi PAD dari sisi lain,” ujarnya.
Dengan strategi baru ini, Pemkot berharap Gedung Parkir Klandasan bisa menjadi salah satu titik vital dalam mendorong ekonomi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. (Adv/Diskominfo/BPP)
