GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota memastikan isu strategis seperti pengendalian banjir dan kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terabaikan meskipun APBD 2026 mengalami penyesuaian besar.
Dalam penyampaian pemandangan umum di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025), Gerindra mencermati adanya pergeseran fokus belanja daerah. Belanja pembangunan yang sebelumnya diarahkan untuk infrastruktur kota dan penguatan ekonomi lokal kini lebih banyak dipusatkan pada mandatory spending serta efisiensi belanja operasional.
“Pergeseran ini berpotensi memperlambat akselerasi pembangunan. Padahal, isu banjir dan persiapan IKN adalah kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Siswanto Budi Utomo dari Fraksi Gerindra. Ia menilai penyesuaian belanja tidak boleh mengorbankan program strategis yang berdampak langsung kepada warga.
Gerindra meminta penjelasan detail terkait mitigasi banjir dan strategi pembiayaan alternatif di luar APBD, termasuk apakah Pemkot menyiapkan skema pendanaan non-APBN atau kerja sama multipihak. “Kami ingin memastikan program prioritas tidak tertunda akibat efisiensi ini,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga menilai penyesuaian APBD dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun menunjukkan kondisi fiskal Balikpapan berada dalam tekanan. Namun demikian, pemerintah tetap diminta menjaga kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi boleh, tapi jangan sampai menurunkan mutu pelayanan publik. Ini garis merahnya,” tegas Siswanto.
Selain itu, Gerindra menilai perlunya roadmap jelas terkait kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. “Kesiapan infrastruktur, mobilitas, dan pelayanan dasar harus menjadi prioritas. Jangan sampai Balikpapan tidak siap saat arus IKN meningkat,” katanya.
Menurut Gerindra, penjelasan lengkap dari pemerintah menjadi penting karena efisiensi belanja tidak boleh menghambat kebutuhan strategis. “Fraksi Gerindra tetap mendukung setiap kebijakan yang pro-rakyat, namun kami akan menjadi mitra kritis agar APBD 2026 benar-benar efektif,” tutur Siswanto dalam forum tersebut.
Ia menutup pandangan umum dengan menyerukan agar pembahasan nota keuangan dapat segera diselesaikan tepat waktu. “Warga menunggu hasilnya, dan kami ingin APBD 2026 memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Balikpapan,” ujarnya. (Adv/DPRD/Bpp)
