GARVI.ID, BALIKPAPAN -Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Hukum Universitas Balikpapan (UNIBA) menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Skema tersebut dinilai mengancam kedaulatan rakyat dan membuka ruang besar bagi kepentingan elite politik.
Ketua Komisariat GMNI Hukum UNIBA, Jusliadin, menegaskan bahwa rencana mengalihkan Pilkada dari pemilihan langsung ke DPRD merupakan kemunduran serius dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, pemilihan langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Jika kewenangan itu dialihkan kepada DPRD, maka kedaulatan rakyat akan tergerus.
“Wacana ini bukan soal efisiensi, tetapi soal siapa yang memegang kendali kekuasaan. Ketika Pilkada diserahkan ke DPRD, maka rakyat kehilangan haknya untuk menentukan pemimpin secara langsung,” ujar Jusliadin, Selasa (13/1/2026).
GMNI Hukum UNIBA menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD berpotensi memunculkan praktik transaksional yang lebih masif. Proses pemilihan di parlemen daerah dinilai rawan dipengaruhi lobi politik dan politik uang.
“Pemilihan di DPRD sangat terbuka terhadap transaksi politik. Ini justru akan memperkuat oligarki dan membuka jalan bagi politik dinasti di daerah,” katanya.
Selain itu, kepala daerah yang terpilih lewat DPRD dinilai akan mengalami defisit legitimasi karena tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat.
“Pemimpin yang tidak dipilih rakyat akan sulit membangun kepercayaan publik. Legitimasi politiknya lemah dan rawan dipertanyakan,” tegasnya.
GMNI Hukum UNIBA juga menilai perubahan mekanisme Pilkada ini menunjukkan hukum telah ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.
“Jika aturan diubah hanya untuk memudahkan elite mengontrol kekuasaan, maka hukum tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan menjadi alat kekuasaan,” kata Jusliadin.
Atas dasar itu, GMNI Hukum UNIBA mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk tetap mengawal isu ini dan menolak tegas upaya mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD.
“Demokrasi adalah hasil perjuangan panjang. Jangan biarkan hak rakyat dipangkas hanya demi kepentingan segelintir elite,” pungkasnya. (*)
