GARVI.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti dugaan praktik perusahaan yang menahan ijazah asli milik pekerja, meskipun hubungan kerja telah berakhir. Persoalan ini dinilai dapat merugikan pekerja, terutama mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan harus kembali mencari pekerjaan.
Ekti mengungkapkan, persoalan tersebut muncul dari sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya. Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah pekerja yang sudah tidak lagi bekerja, tetapi belum mendapatkan kembali ijazah asli yang sebelumnya diserahkan kepada perusahaan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi mantan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sebab, ijazah merupakan dokumen penting yang kerap dibutuhkan dalam proses administrasi perekrutan tenaga kerja.
“Tindakan penahanan ijazah tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan pekerja,” tegas Ekti, Jumat (20/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai perusahaan seharusnya tidak mempersulit pekerja dengan menahan dokumen pendidikan milik mereka. Terlebih, ketika hubungan kerja sudah berakhir dan pekerja membutuhkan dokumen tersebut untuk melanjutkan karier di tempat lain.
“Melanggar lah ini. Tidak boleh begitu. Ijazah ditahan, tidak boleh itu,” ungkapnya.
Menanggapi laporan tersebut, Ekti menyatakan DPRD Kaltim dapat mengambil langkah melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim.
Ia menyebut persoalan itu dapat dibahas bersama Komisi IV DPRD Kaltim dengan melibatkan instansi terkait. Jika diperlukan, perusahaan yang dilaporkan menahan ijazah pekerja dapat dipanggil untuk dimintai penjelasan.
“Nanti sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita panggil melalui Komisi IV bagi yang diduga melakukan praktik ini,” ujarnya.
Ekti juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami persoalan serupa. Ia meminta laporan disertai informasi yang jelas, termasuk identitas perusahaan dan kronologi kejadian, agar dapat ditindaklanjuti.
Ia berharap kerja sama DPRD dengan Disnakertrans Kaltim dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian pengaduan pekerja.
“Kasihan orang, ijazahnya ditahan. Kita akan bekerja sama-sama untuk menangani praktik ini,” tutup legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)













