GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti rendahnya tingkat serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2025. Ia menilai, hingga Oktober seharusnya serapan sudah berada di kisaran 70 hingga 80 persen, bukan di bawah angka tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Balikpapan, Alwi meminta seluruh komisi memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja OPD agar serapan anggaran dapat dimaksimalkan.
“Tadi malam kami rapat dengan ketua fraksi dan ketua komisi. Kami ingin tahu sejauh mana serapan anggaran di tiap OPD. Kalau masih rendah, kami minta segera diinformasikan dan ditindaklanjuti,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, pengawasan dewan tidak bisa hanya berdasarkan laporan tertulis dari dinas. Para anggota DPRD juga harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.
“Kalau hanya duduk menerima laporan, kita tidak akan tahu kondisi sebenarnya. Dewan harus melihat langsung di lapangan, supaya tahu apa kendalanya,” tegasnya.
Alwi menilai, jika hingga Oktober serapan anggaran masih di kisaran 30–40 persen, maka peluang menyelesaikan kegiatan hingga akhir tahun sangat kecil. Kondisi ini, lanjutnya, bisa berimbas pada sanksi administratif hingga penalti terhadap OPD yang bersangkutan.
“Kalau masih 30–40 persen, saya tidak yakin bisa selesai di akhir tahun. Apapun alasannya, kami tidak mau tahu, karena kalau tidak selesai pasti berdampak pada penalti,” katanya.
Selain itu, Alwi menegaskan agar perusahaan pelaksana proyek yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu diberi sanksi tegas. Bahkan, ia mendorong agar perusahaan yang tidak mencapai target diblacklist dari daftar penyedia jasa pemerintah.
“Kalau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, ya jangan diberi proyek lagi. Kami akan rekomendasikan untuk diblacklist,” ujarnya tegas.
Alwi berharap seluruh kegiatan pembangunan tahun ini dapat rampung tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. “Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan agar serapan anggaran berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tutupnya. (Adv/DPRD/Bpp)
