GARVI.ID, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan mendesak Pemerintah Kota untuk memastikan keberadaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di setiap kelurahan. Langkah ini dinilai penting demi menjamin akses layanan kesehatan dasar yang merata bagi seluruh warga.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Haris, menilai puskesmas memegang peran kunci dalam sistem layanan kesehatan masyarakat. Namun hingga kini, masih ada kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut.
“Idealnya, puskesmas itu ada di setiap kelurahan. Itu menjadi titik awal pemerataan layanan kesehatan,” kata Haris, Sabtu (5/4/2025).
Ia juga menekankan bahwa kehadiran bangunan saja tidak cukup. Puskesmas harus dilengkapi alat medis yang memadai serta ditunjang oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
“Banyak puskesmas yang secara fisik ada, tapi dari sisi alat dan SDM-nya belum siap. Akhirnya pelayanan jadi tidak maksimal,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Haris, distribusi layanan kesehatan yang merata juga akan berdampak langsung pada beban rumah sakit. Ia menilai rumah sakit kerap kali harus menangani kasus ringan yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas, jika fasilitasnya lengkap.
“Kalau puskesmas fungsional, rumah sakit nggak perlu kewalahan menangani kasus ringan. Sayangnya, karena puskesmas kurang siap, warga langsung ke RS,” imbuhnya.
Haris pun mengaku tidak heran jika muncul keluhan penolakan pasien BPJS oleh rumah sakit, sebab alur rujukan sering tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kadang malah puskesmas langsung merujuk ke rumah sakit padahal keluhannya ringan. Itu kan membuat sistem rujukan jadi tidak efektif,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sumber daya manusia di rumah sakit yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Haris mengungkapkan bahwa sejumlah aduan terkait pelayanan BPJS berasal dari kinerja petugas rumah sakit yang belum optimal.
“Ada petugas yang belum paham prosedur, ada juga yang lamban kerjanya. Tapi memang tidak semua, ada juga yang sudah cukup baik,” ujarnya.
Masalah ini, lanjut Haris, akan menjadi bahasan lanjutan oleh Komisi IV DPRD yang membidangi kesehatan. (Adv/DPRD/BPP)
