GARVI.ID, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan persoalan antrean yang dilaporkan masyarakat lebih banyak terjadi pada penyaluran Pertalite. Sementara itu, distribusi jenis BBM lainnya dinilai relatif lancar.
“Untuk jenis BBM yang lain tidak ada masalah dan tidak pernah terjadi antrean. Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima, antrean panjang di mana-mana ini murni hanya terjadi pada Pertalite,” ujar Sabaruddin, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan antara kebutuhan BBM di Kaltim dan kuota yang disetujui pemerintah pusat. Pemprov Kaltim sebelumnya telah mengajukan kebutuhan pasokan untuk memenuhi permintaan di seluruh kabupaten dan kota. Namun, realisasi kuota yang diberikan jauh lebih rendah dari usulan tersebut.
Sabaruddin mengungkapkan, dari total usulan sekitar 1.299.000 kiloliter (KL), kuota yang disetujui hanya mencapai 529.000 KL. Selisih tersebut dinilai cukup besar dan berpengaruh terhadap ketersediaan Pertalite di sejumlah daerah.
“Total kuota yang kami ajukan itu sekitar 1.299.000 kiloliter. Tetapi yang dipenuhi hanya 529.000 kiloliter. Artinya, ada kekurangan pasokan yang sangat besar. Datanya hampir setengah dari total kebutuhan,” jelas legislator Partai Gerindra tersebut.
Melihat kondisi itu, Komisi II DPRD Kaltim berencana membawa persoalan keterbatasan kuota tersebut ke tingkat pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan untuk meminta penambahan alokasi BBM agar kebutuhan masyarakat di daerah dapat terpenuhi.
Sabaruddin menyebut, tambahan kuota yang telah diperoleh Kota Balikpapan belum menyelesaikan persoalan di seluruh wilayah Kaltim. Masih terdapat sembilan kabupaten dan kota lainnya yang membutuhkan perhatian terkait ketersediaan Pertalite.
Karena itu, DPRD Kaltim akan berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kebijakan di tingkat nasional, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Komisi XII DPR RI.
“Dalam waktu dekat, kami akan menemui BPH Migas dan Komisi XII DPR RI untuk meminta penambahan kuota BBM ini. Agar persoalan antrean di daerah bisa segera tuntas,” ungkap Sabaruddin, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali alokasi Pertalite untuk Kaltim. Penambahan pasokan dinilai diperlukan agar distribusi BBM lebih merata dan masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang saat mengisi bahan bakar. (Adv/DPRD/Kaltim)









