GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dukungan itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Vera Yulianti, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi atas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Raperda PUG yang sebelumnya dipaparkan pada Mei 2025. NasDem menilai kehadiran regulasi ini penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender.
“Integrasi gender dalam setiap tahap pembangunan—mulai perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi—bukan hanya isu perempuan. Ini soal keseimbangan, keadilan sosial, dan memastikan seluruh warga mendapat manfaat setara,” ujar Vera.
NasDem menekankan bahwa Raperda PUG menjadi landasan hukum strategis guna menjamin kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Selain dukungan, fraksi juga memberikan beberapa catatan. NasDem mendorong pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara komprehensif agar masyarakat memahami tujuan kebijakan ini dan dapat ikut terlibat dalam pelaksanaannya.
“Tanpa edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, kebijakan ini hanya akan menjadi formalitas. Kesadaran publik adalah kunci,” tegasnya.
NasDem juga meminta penganggaran daerah disusun dengan pendekatan responsif gender agar program dan kegiatan pemerintah dapat berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.
Fraksi turut menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan dan optimalisasi kelompok kerja (Pokja) gender di setiap instansi, serta sinkronisasi PUG dengan kebijakan daerah lain seperti Perda Kota Layak Anak.
“Koordinasi antarinstansi harus berjalan efektif agar kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Vera.
NasDem berharap Raperda ini menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota inklusif dan ramah gender, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi maupun menerima manfaat pembangunan. (Adv/DPRD/Bpp)
