GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota memperhatikan secara serius arah kebijakan dalam penyusunan APBD 2026, mengingat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pandangan tersebut disampaikan dalam forum resmi penyampaian pemandangan umum fraksi di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025).
Dalam kesempatan itu, juru bicara Fraksi PDIP, Haris, menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat sektor strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Karena Balikpapan berada dalam orbit IKN, maka penggunaan anggaran harus lebih tepat sasaran, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDIP menekankan lima prioritas. Pertama, memastikan seluruh anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Kedua, memperkuat program prioritas dan mengembangkan sektor unggulan daerah. Ketiga, mengarahkan APBD pada peningkatan pelayanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Kelima, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Transparansi anggaran harus diperkuat, karena itu kunci kepercayaan publik. Jangan sampai penggunaan anggaran tidak terkontrol,” tegas Haris.
Menurut PDIP, posisi Balikpapan sebagai penyangga IKN membuat kualitas layanan publik harus lebih unggul dibanding kota lain. Haris meminta Pemkot menjaga konsistensi perencanaan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran belanja.
“Kami ingin APBD 2026 memastikan Balikpapan benar-benar siap menyambut momentum IKN. Kita tidak boleh lengah,” katanya.
Fraksi PDIP juga menilai efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi fokus pembangunan strategis, termasuk kesiapan infrastruktur kota dan penguatan ekonomi lokal. Mereka meminta Pemkot merinci strategi pendapatan, penguatan sektor unggulan, serta program-program yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Di akhir pandangan umumnya, Haris menegaskan bahwa PDIP siap mendukung kebijakan yang pro-rakyat, tetapi tetap akan menjadi pengawas kritis. “Kami akan memastikan APBD 2026 lebih profesional, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat Balikpapan,” ujarnya. (Adv/DPRD/Bpp)
