GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti serius kondisi sektor pendidikan yang dinilai masih menghadapi persoalan mendasar setiap tahun. Dalam penyampaian pemandangan umum terhadap perubahan nota keuangan APBD 2026, Kamis (20/11/2025), PDIP menilai persoalan infrastruktur sekolah negeri dan kekurangan guru harus segera mendapatkan langkah konkret dari pemerintah kota.
“Kondisi pendidikan kita masih belum seimbang antara jumlah siswa yang terus bertambah dengan jumlah sekolah yang tersedia,” ujar juru bicara fraksi, Haris, dalam forum di Hotel Grand Senyiur. Ia menegaskan bahwa persoalan ini muncul setiap tahun, namun penanganannya belum menunjukkan hasil signifikan.
Menurut PDIP, minimnya sarana dan prasarana sekolah negeri menyebabkan distribusi peserta didik tidak merata, bahkan memicu penumpukan siswa di beberapa wilayah. Kondisi fisik sekolah juga masih dinilai tidak memadai untuk menunjang proses belajar. “Kami minta pemerintah kota menjadikan ini perhatian serius. Infrastruktur pendidikan harus segera ditingkatkan,” tegas Haris.
Selain infrastruktur, PDIP menyoroti kekurangan guru di berbagai satuan pendidikan. Menurut fraksi, kekurangan tenaga pendidik berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan sekolah negeri. Haris menyebut bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Kita tidak bisa bicara kualitas SDM jika tenaga pendidiknya kurang,” katanya.
Fraksi PDIP juga berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki program yang tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi memberi dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan nilai tambah bagi masyarakat. Program pembangunan, menurut PDIP, harus terukur dan memberikan manfaat sosial yang jelas.
“Setiap OPD harus punya orientasi program yang berdampak. Tidak hanya membelanjakan anggaran, tapi juga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
PDIP menegaskan pihaknya siap membahas APBD 2026 secara mendalam bersama pemkot dan pemangku kepentingan lain. “Kami ingin paripurna ini berjalan profesional dan berkeadilan, serta benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutur Haris. (Adv/DPRD/Bpp)
