Perda HIV/AIDS Kaltim Berusia 20 Tahun, DPRD Siapkan Aturan Baru 53 Pasal

GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Regulasi baru yang terdiri dari 16 bab dan 53 pasal tersebut disiapkan untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) lama yang telah berlaku sekitar dua dekade.

Pembaruan aturan dinilai mendesak agar kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kaltim sesuai dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim, Damayanti, mengatakan penyusunan Ranperda telah melalui serangkaian pembahasan, mulai dari rapat kerja, uji petik hingga uji publik pada 9 November 2026.

Pansus kemudian melanjutkan proses konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan pada 11–14 November 2026.

“Penyusunan regulasi ini telah melalui sejumlah tahapan, termasuk rapat kerja, uji petik, uji publik hingga konsultasi akhir dengan kementerian terkait. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan materi Ranperda sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Damayanti saat menyampaikan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

Menurut Damayanti, perubahan regulasi tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian aturan hukum. Pansus juga menyoroti persoalan keberlanjutan pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS yang selama ini masih bergantung pada dukungan pendanaan eksternal, termasuk Global Fund.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama menghadapi potensi pengurangan dukungan pendanaan internasional pada 2027.

Karena itu, pemerintah provinsi diminta mulai menyiapkan skema pembiayaan berkelanjutan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut diperlukan agar program pencegahan, penanganan, dan pelayanan kesehatan tetap berjalan meskipun dukungan dari luar negeri berkurang.

“Keberlanjutan pembiayaan menjadi persoalan strategis. Pemerintah daerah harus mengantisipasi pengurangan dukungan Global Fund pada 2027 melalui perencanaan anggaran dalam APBD,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim tersebut.

Damayanti menilai keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu.

Untuk itu, Pansus mendorong penguatan peran Dinas Kesehatan sebagai sektor utama dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Koordinasi dengan tim penanggulangan di daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan terpadu dan tepat sasaran.

“Keberhasilan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS tidak cukup hanya diukur dari tersedianya regulasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Harus ada komitmen politik dan keberpihakan anggaran agar program berjalan secara berkelanjutan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *