Pansus DPRD Kaltim Rampungkan Ranperda MBLB, Kepastian Izin Pertambangan Jadi Sorotan

GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Regulasi inisiatif legislatif tersebut kini memasuki tahap akhir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan laporan akhir pembahasan dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Sidang III Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026).

Ranperda yang terdiri dari 16 bab dan 168 pasal itu disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan MBLB, khususnya terkait mekanisme perizinan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Reza menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut menjadi kebutuhan setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batuan kepada pemerintah provinsi.

“Setelah kewenangan perizinan didelegasikan melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022, Kaltim membutuhkan aturan daerah yang jelas. Dengan begitu, pemerintah maupun pelaku usaha memiliki pedoman dalam menjalankan proses perizinan,” kata Reza dalam rapat paripurna.

Menurutnya, tanpa aturan teknis di tingkat daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian, baik dari sisi prosedur maupun pelayanan kepada pelaku usaha.

Untuk menyusun materi regulasi, Pansus telah menggelar 10 kali rapat pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Tenaga Kerja.

Pansus juga melibatkan pelaku usaha dan asosiasi pertambangan, seperti PERHAPI, PERTAMISI, dan Forum MBLB Kaltim. Masukan turut dihimpun dari aparat penegak hukum, Bankaltimtara, serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pertambangan.

Selain pembahasan bersama pemangku kepentingan, Pansus melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Paser dan Kutai Timur. Studi komparasi juga dilakukan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian ESDM dilakukan untuk memastikan materi Ranperda selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari proses tersebut, Pansus menyoroti persoalan ketidakpastian prosedur, persyaratan, dan waktu pelayanan perizinan yang selama ini berpotensi menyulitkan pelaku usaha.

Karena itu, Ranperda MBLB memuat pengaturan pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi antara Dinas ESDM dan DPMPTSP, kepastian jangka waktu layanan, masa berlaku izin, serta larangan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

“Selama ini ketidakpastian prosedur dan waktu pelayanan bisa mendorong pelaku usaha mencari jalan pintas. Melalui Ranperda ini, proses perizinan diharapkan lebih transparan dan memiliki kepastian melalui sistem OSS serta SOP yang terintegrasi,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Reza menegaskan, regulasi yang disusun tidak dimaksudkan untuk menciptakan pungutan baru maupun menambah tahapan birokrasi perizinan. Ranperda tersebut juga tidak mengambil alih kewenangan pemerintah pusat.

Setelah disahkan dan diundangkan, pemerintah provinsi diminta segera menyiapkan aturan pelaksanaan paling lambat satu tahun. Persiapan tersebut juga perlu disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan anggaran bagi OPD terkait agar implementasi Perda berjalan efektif.

“Kami memastikan aturan ini tidak menciptakan pungutan baru ataupun memperpanjang rantai birokrasi. Namun, pemerintah daerah harus menyiapkan aturan pelaksanaannya paling lambat satu tahun setelah Perda diundangkan,” tegas Reza yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *