GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi PKS–PPP DPRD Balikpapan meminta pemerintah kota memastikan seluruh alokasi mandatory spending terpenuhi dalam rancangan APBD 2026. Hal itu ditegaskan Arisanda saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025).
Ia menyoroti turunnya proyeksi SILPA 2025 dari Rp457 miliar menjadi Rp47,2 miliar. Menurutnya, kondisi itu menuntut perhitungan anggaran yang lebih presisi agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan belanja.
“Perhitungan antara pendapatan dan belanja harus betul-betul akurat. Jangan sampai ada markup atau markdown yang merugikan masyarakat,” kata Arisanda.
Fraksi PKS–PPP menekankan bahwa mandatory spending harus menjadi prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
“Anggaran pendidikan wajib dialokasikan minimal 20 persen, sesuai amanat konstitusi. Begitu juga kesehatan, minimal 10 persen di luar gaji, harus benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Selain itu, penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) juga harus mengikuti ketentuan alokasi minimal 25 persen untuk pembangunan infrastruktur dasar. Pembangunan fasilitas umum, kata Arisanda, tidak boleh terhambat meski ruang fiskal menurun.
“Infrastruktur yang memadai adalah syarat untuk menekan ketimpangan sosial dan mempercepat pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan alokasi dana desa minimal 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK, sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, dana desa berperan penting dalam pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan.
“Dana desa jangan sampai terpangkas. Ini penopang utama pembangunan berbasis masyarakat,” ucapnya.
Selain mandatory spending, fraksi juga menyoroti disiplin belanja pegawai dan belanja modal. Arisanda menyebut belanja pegawai idealnya tidak lebih dari 30 persen dari total belanja daerah, sementara belanja modal harus mencapai minimal 30 persen.
“Proporsi belanja harus sehat agar APBD tidak habis untuk rutin belaka. Belanja modal adalah investasi jangka panjang yang harus dijaga,” jelasnya.
Ia berharap penataan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan publik. (Adv/DPRD/Bpp)
