GARVI.ID, SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi memprioritaskan perbaikan jalan rusak yang menjadi kewenangannya. Langkah tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan memulai proyek pembangunan baru dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC).
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan anggaran pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Salah satunya memperbaiki ruas jalan provinsi yang berlubang dan mengalami kerusakan parah.
“Penanganan jalan provinsi yang berlubang dan rusak parah harus didahulukan. Jangan sampai kita memaksakan proyek baru lintas tahun, sementara infrastruktur yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi belum tertangani,” kata Samsun usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Pandangan tersebut sejalan dengan keputusan DPRD Kaltim yang tidak melanjutkan usulan tiga proyek pembangunan dengan skema MYC yang diajukan Pemprov Kaltim. Fraksi PDI-P menilai rencana tersebut masih perlu dikaji, terutama dari sisi urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Samsun, ketiga proyek itu belum menunjukkan kebutuhan mendesak untuk dibiayai melalui kontrak lintas tahun anggaran. Terlebih, kemampuan fiskal Kaltim diperkirakan menghadapi tekanan akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun mendatang.
“Sejak pembahasan awal, kami menilai usulan proyek tahun jamak tersebut belum mendesak. Karena itu, Fraksi PDI-P sepakat untuk tidak melanjutkan usulan tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan urgensi, Fraksi PDI-P juga mempertimbangkan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pemerintah provinsi perlu memastikan ketersediaan sumber pendanaan agar belanja pembangunan tetap seimbang dengan kemampuan pendapatan daerah.
Di sisi lain, APBD Kaltim masih harus menanggung berbagai belanja wajib dan mengikat, termasuk pembiayaan program prioritas pemerintah provinsi, yakni Gratispol dan Jospol. Kebutuhan anggaran kedua program tersebut juga diperkirakan meningkat setiap tahun.
“Beban belanja mengikat serta kebutuhan anggaran Gratispol dan Jospol terus meningkat. Jika dipaksakan menjalankan proyek tahun jamak, ruang fiskal daerah bisa semakin terbatas karena anggarannya sudah terkunci untuk beberapa tahun,” jelasnya.
Meski demikian, Samsun menegaskan keputusan tersebut bukan berarti Fraksi PDI-P menolak pembangunan infrastruktur maupun upaya pemerintah membuka akses wilayah yang masih terisolasi.
Menurutnya, pembangunan tetap harus berjalan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pemerintah provinsi perlu memastikan ruas jalan yang menjadi kewenangannya dan membutuhkan penanganan segera mendapat alokasi anggaran terlebih dahulu.
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya membuka akses ekonomi dan mengatasi keterisolasian daerah. Namun, prioritas anggarannya harus tepat sasaran, terutama untuk ruas jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan segera,” tegas anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut.
Sebagai alternatif, Fraksi PDI-P mendorong agar proyek pembangunan menggunakan skema kontrak tahun tunggal atau single year. Dengan pola tersebut, pelaksanaan proyek dapat disesuaikan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah setiap tahun.
Samsun menilai skema ini lebih fleksibel di tengah keterbatasan fiskal dan sisa masa kerja pemerintahan yang sekitar dua tahun. Jika kemampuan APBD meningkat pada masa mendatang, pemerintah masih memiliki kesempatan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Pola tahun tunggal lebih sesuai dengan kondisi kas daerah dan sisa masa kerja dua tahun ke depan. Jika APBD 2028 atau 2029 nantinya bisa mencapai Rp25 triliun, pembiayaan hingga Rp1 triliun untuk satu ruas jalan tetap memungkinkan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)








