GARVI.ID, SAMARINDA – Keterbatasan keuangan daerah tidak hanya menjadi persoalan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, juga menyoroti ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya perlu mendapat perhatian.
Menurut Agusriansyah, sejumlah kebijakan pemerintah pusat berpotensi bersinggungan dengan urusan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut perlu diperjelas, terutama ketika kemampuan fiskal daerah semakin terbatas akibat penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Garuda dan sekolah transformatif oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMA dan SMK, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) juga bersinggungan dengan sektor pendidikan dasar yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Memang, tidak hanya anggaran yang dipotong. Tetapi kewenangan daerah pun kelihatannya ikut diambil alih,” ungkap Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, kondisi tersebut perlu dikaji agar pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah berjalan jelas. Sebab, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan berbagai urusan pemerintahan, sementara ruang anggaran yang tersedia semakin terbatas.
Dampak keterbatasan fiskal juga mulai dirasakan dalam penyusunan anggaran DPRD Kaltim. Agusriansyah mengungkapkan, alokasi anggaran lembaga legislatif untuk 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp140 miliar, sedangkan kebutuhan yang diajukan mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak DPRD dalam menjalankan fungsi kelembagaan ikut mengalami penyesuaian.
“Lembaga yang membahas anggaran saja mengalami penyesuaian hingga 50 persen. Apalagi dinas-dinas atau OPD terkait,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga harus menjalankan berbagai program pelayanan dan pembangunan.
Karena itu, Agusriansyah mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan keseimbangan antara pembagian kewenangan dan dukungan pendanaan. Jangan sampai daerah dibebani tanggung jawab pemerintahan, tetapi tidak memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk menjalankannya.
Agusriansyah merupakan legislator DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. (Adv/DPRD/Kaltim)







