GARVI.ID, BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud meminta perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membahayakan keselamatan warga. Sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi disebut mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan.
Rahmad menyoroti kondisi Jalan Soekarno-Hatta, khususnya dari Kilometer 0 hingga Simpang Batu Ampar. Menurutnya, masyarakat kerap menganggap seluruh kondisi jalan di Balikpapan merupakan tanggung jawab pemerintah kota, sehingga keluhan kerap diarahkan ke Pemkot.
“Terkait infrastruktur vital dan keselamatan warga, kami mohon perhatian dari Pemprov Kaltim terhadap kondisi jalan di Balikpapan, terutama Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 0 hingga Simpang Batu Ampar. Karena masyarakat tahunya itu tanggung jawab Pemkot, padahal itu kewenangan provinsi,” ujar Rahmad, Kamis (2/4/2026).
Ia berharap penanganan jalan tersebut tidak hanya masuk dalam perencanaan program, tetapi juga benar-benar dialokasikan dalam anggaran agar bisa segera diperbaiki.
“Kalau direncanakan, mohon juga dianggarkan. Jadi bukan hanya masuk program, tapi ada realisasi di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Rahmad juga menyoroti kerusakan jalan pasca pengerjaan proyek jaringan gas yang menyebabkan permukaan jalan bergelombang hingga berlubang. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
“Kondisi jalan yang rusak, bergelombang, dan berlubang pasca konstruksi jaringan gas ini sangat rawan kecelakaan,” katanya.
Beberapa ruas lain yang turut disoroti yakni Jalan Muara Rapak dan Jalan Mulawarman, khususnya dari Simpang Exit Tol hingga Teritip. Ia menegaskan, meski berada di wilayah Kota Balikpapan, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Wilayahnya memang di Balikpapan, tapi itu kewenangan provinsi. Makanya sering muncul keluhan masyarakat, karena mereka tidak tahu pembiayaannya dari provinsi,” jelasnya.
Rahmad berharap adanya kejelasan penanganan dari Pemprov Kaltim agar keluhan masyarakat tidak terus berulang dan tidak selalu ditujukan kepada pemerintah kota.
“Supaya masyarakat tidak terus mengeluh, dan jangan wali kota terus yang disalahkan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo/Bpp)
