Yono Suherman Serap Aspirasi Warga Sepinggan, Distribusi LPG dan Akses Pendidikan Jadi Sorotan

GARVI.ID, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Yono Suherman, kembali menyapa konstituen melalui kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 yang berlangsung pada Rabu, 23 April 2025. Kegiatan ini digelar di Jalan Prona I RT 26, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan warga, Yono menyebutkan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin legislatif, melainkan sarana strategis untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan menyerap berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

“Ini bukan hanya tentang serap aspirasi, tapi juga soal komitmen untuk memperjuangkannya sampai tuntas. Apa yang disampaikan warga akan kami bawa ke rapat-rapat dewan dan lembaga terkait,” ujar Yono di hadapan peserta reses.

Untuk memastikan keluhan warga langsung ditanggapi, Yono turut menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi terkait, seperti BPJS Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, DPPR, dan Perumda Manuntung Sukses.

Berbagai isu mencuat dalam pertemuan itu. Warga menyuarakan kebutuhan akan kemudahan akses layanan BPJS, penyederhanaan persyaratan pajak kendaraan, serta perbaikan proses perizinan IMTN. Keluhan lain yang turut mengemuka adalah permintaan penyediaan wifi gratis, peningkatan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan pelatihan kerja yang lebih luas melalui BLKI.

Namun, persoalan paling krusial datang dari kelangkaan dan distribusi gas LPG bersubsidi yang dinilai tidak merata. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg dengan harga sesuai standar.

Yono menegaskan seluruh masukan itu akan ditindaklanjuti secara serius melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota dan dinas-dinas teknis.

“Jangan sampai suara masyarakat hanya berhenti di forum. Kami akan kawal agar semua aspirasi ini direspons dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Reses ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat masih menjadi pilar penting dalam proses pembangunan yang berpihak pada kebutuhan warga. (Adv/DPRD/BPP)