GARVI.ID, BALIKPAPAN – Memperingati Hari Jadi Kota Balikpapan yang ke-128, anggota DPRD Balikpapan, Yusdiana, mengungkapkan beberapa masalah yang masih menjadi perhatian besar bagi warga kota, terutama dalam hal pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Yusdiana menegaskan pentingnya pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Balikpapan, agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
Yusdiana menyoroti kurangnya jumlah sekolah, terutama di Kecamatan Balikpapan Kota. Banyak warga yang harus mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal, akibat terbatasnya fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
“Pemerataan fasilitas pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Warga membutuhkan lebih banyak SMP Negeri di kawasan mereka, agar anak-anak tidak harus bepergian jauh untuk bersekolah,” ujarnya, Sabtu (8/2/2025).
Selain itu, Yusdiana juga menekankan perlunya fasilitas kesehatan yang lebih memadai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan harus diperbaiki, terutama dengan membangun lebih banyak pusat layanan kesehatan di kawasan yang membutuhkan.
“Fasilitas kesehatan yang memadai harus tersedia di seluruh kawasan, sehingga warga tidak perlu kesulitan mendapatkan layanan medis yang mereka butuhkan,” tuturnya.
Yusdiana berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merencanakan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Ia mengajak pemerintah untuk bekerja lebih keras agar pembangunan yang ada tidak hanya terpusat di satu area, tetapi merata di seluruh kota.
“Semua sektor harus diperhatikan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ini adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik,” pungkasnya.
Dengan perencanaan yang lebih baik dan distribusi pembangunan yang lebih merata, Yusdiana yakin Balikpapan akan menjadi kota yang lebih baik bagi semua warganya, tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga dalam hal layanan publik lainnya. (Adv/DPRD/BPP)
