GARVI.ID, BALIKPAPAN – Keterbatasan anggaran daerah tidak menyurutkan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di Balikpapan. Sejumlah pembangunan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) tetap diupayakan masuk dalam program pembangunan 2026 hingga 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyebut pembangunan SMAN 10, SMKN 8, serta kelanjutan fasilitas SMAN 7 Balikpapan menjadi sejumlah proyek pendidikan yang mendapat perhatian legislatif dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, pembangunan SMAN 10 di kawasan Islamic Center telah berjalan. Sementara pembangunan SMKN 8 juga telah diusulkan untuk mendapat dukungan anggaran.
“Untuk 2026, ada beberapa pembangunan sekolah di Balikpapan yang kami anggarkan. Salah satunya SMAN 10 di kawasan Islamic Center yang sekarang sudah berjalan. Kami juga mengusulkan pembangunan SMKN 8, kemudian melanjutkan pembangunan SMAN 7 pada 2027,” kata Baba saat ditemui di Balikpapan, Kamis (19/11/2026).
Kebutuhan ruang belajar SMAN 7 menjadi salah satu pekerjaan yang masih harus dituntaskan. Dari total kebutuhan 24 ruang belajar, saat ini baru empat ruang yang tersedia. Dengan demikian, masih diperlukan tambahan 20 ruang untuk memenuhi kebutuhan sekolah tersebut.
Selain pembangunan ruang kelas, kelengkapan mebel dan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar juga perlu mendapat perhatian.
Baba berharap kebutuhan tersebut dapat terakomodasi dalam penganggaran tahun depan.
“Harapannya, pada 2027 nanti kebutuhan pembangunan dan fasilitas sekolah ini bisa masuk dalam anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, rencana pembangunan SMKN 8 Balikpapan di kawasan Perumahan Wika diharapkan dapat memperkuat kapasitas pendidikan kejuruan. Lahan seluas kurang lebih 1,2 hektare telah disiapkan melalui hibah Pemerintah Kota Balikpapan.
Namun, realisasi berbagai kebutuhan infrastruktur pendidikan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Baba mengungkapkan, APBD Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun kini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp12,1 triliun.
Meski demikian, terdapat tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp1,04 triliun sehingga total anggaran daerah diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari Rp13 triliun.
“Dalam KUA-PPAS yang sudah kami sepakati, anggaran awalnya sekitar Rp12,1 triliun. Kemudian ada tambahan dari pemerintah pusat kurang lebih Rp1,04 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp13 triliun lebih,” jelasnya.
Dari keseluruhan APBD tersebut, alokasi untuk sektor infrastruktur secara umum mencapai sekitar Rp2 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk fasilitas pendidikan.
Di tengah penyesuaian fiskal tersebut, DPRD Kaltim berharap pembangunan sekolah tetap menjadi perhatian agar kebutuhan ruang belajar dan fasilitas pendidikan di Balikpapan dapat dipenuhi secara bertahap. (Adv/DPRD/Kaltim)













