GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemenuhan kebutuhan gas LPG 3 kg bersubsidi di Balikpapan saat ini menjadi masalah serius yang perlu perhatian lebih. Dalam rapat antara pemerintah kota dan Dinas Perdagangan (Disdag), terungkap bahwa meskipun permintaan masyarakat mencapai 30 ribu metrik ton, realisasi distribusi dari Pertamina Patraniaga baru mencapai 19 ribu metrik ton. Akibatnya, masih ada kekurangan sekitar 11 ribu metrik ton yang harus dipenuhi.
Untuk menutupi kekurangan itu, Pertamina Patraniaga telah menggelar operasi pasar dengan alokasi lebih dari 10 ribu metrik ton. Namun, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya soal pasokan, melainkan pengawasan distribusi di tingkat pangkalan yang selama ini dianggap longgar.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi LPG 3 kg. “LPG 3 kg adalah subsidi untuk masyarakat yang berhak. Jadi, yang tidak berhak seharusnya tidak membeli,” kata Budiono melalui sambungan telepon,
Budiono juga mengkritik lemahnya pengawasan dari Pertamina terhadap pangkalan-pangkalan yang seringkali menjual gas di luar jalur resmi. Praktik ini, menurutnya, sering terjadi di warung-warung tanpa izin yang justru membuat distribusi menjadi tidak tepat sasaran.
“Jika ada pangkalan yang ketahuan menjual ke warung-warung, cabut saja izinnya. Pemerintah dan Pertamina harus tegas dalam hal ini,” tambahnya.
Ia juga berharap kuota gas LPG 3 kg untuk Balikpapan bisa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni 30 ribu metrik ton. “Pastikan pasokan tercukupi dan pengawasan distribusinya lebih ketat. Jangan sampai gas bersubsidi jatuh ke tangan yang salah,” tegasnya.
Untuk itu, dua langkah krusial yang perlu segera diterapkan adalah memastikan kuota gas sesuai data kebutuhan warga, serta memperketat pengawasan distribusi agar tidak ada lagi penjualan gas di luar jalur resmi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, diharapkan masalah distribusi LPG dapat segera teratasi. (Adv/DPRD/BPP)
