GARVI.ID, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak terlantar agar mereka bisa memperoleh hak dasar sebagai warga negara, mulai dari identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, persoalan anak terlantar tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial. Kepastian status hukum dan perwalian juga harus menjadi perhatian agar anak-anak tersebut tidak terkendala saat mengakses berbagai layanan publik.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, dan Kejaksaan Tinggi Kaltim terkait pemenuhan hak anak-anak terlantar di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/11/2026).
Hasanuddin menegaskan, perlindungan terhadap anak terlantar merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
“Negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Karena itu, pemenuhan hak mereka harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan administrasi dan perwalian masih berpotensi menghambat anak-anak terlantar dalam mendapatkan haknya. Tanpa dasar hukum yang jelas, mereka bisa mengalami kesulitan mengurus dokumen kependudukan hingga memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS.
Dia juga mengingatkan bahwa penguatan perlindungan anak menjadi semakin penting bagi Kaltim yang kini memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk mendukung upaya tersebut, DPRD Kaltim menyatakan siap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Salah satunya dengan mengawal dukungan anggaran bagi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Selain melalui APBD, DPRD juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, termasuk dari BUMN, BUMD, dan sektor perbankan.
Hasanuddin turut mengusulkan perluasan kerja sama hingga tingkat kabupaten/kota, pembentukan pos pelayanan hukum terpadu bagi anak, serta penyatuan data anak terlantar agar penanganannya lebih terarah.
“Jangan sampai ada anak di panti asuhan di Kalimantan Timur yang kehilangan haknya sebagai warga negara. Pemenuhan hak mereka harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya. (Adv/DPRD/Kaltim)













