GARVI.ID, BALIKPAPAN – Penyidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I di Kabupaten Kutai Barat memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menahan seorang tersangka berinisial DN, Selasa (17/11/2026).
Penahanan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Kecamatan Jempang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024.
Dalam perkara ini, hasil penghitungan menunjukkan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp4.168.554.186,72 atau sekitar Rp4,16 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Dicky Ario Yustisianto, mengatakan penahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.
Sebelum ditahan, DN menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Polda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tersangka sebelum menjalani penahanan. DN juga didampingi penasihat hukumnya.
“Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, tersangka langsung dibawa ke Rutan Polda Kaltim untuk menjalani penahanan,” kata Dicky, Rabu (18/11/2026).
Penahanan DN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/6/XI/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 17 November 2026.
Dalam perkembangan perkara, penyidik telah menetapkan DN sebagai tersangka sejak 25 Juli 2026. Penetapan itu tertuang dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/16/VII/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus.
Sementara itu, penyidikan kasus tersebut telah berjalan sejak 1 April 2026 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IV/2026/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Kaltim.
Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Kadek Adi Budi Astawa, menyebut nilai kerugian negara dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut mencapai lebih dari Rp4 miliar berdasarkan hasil penghitungan.
“Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan dalam perkara pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I mencapai Rp4.168.554.186,72,” ungkap Kadek.
Penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, termasuk penggunaan anggaran APBD Kutai Barat tahun anggaran 2024. (/*)










