Enam Kali Paripurna APBD Kaltim 2027 Tertunda, Darlis Pattalongi Minta Penundaan Dicatat

GARVI.ID, SAMARINDA – Penundaan berulang agenda Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pembahasan APBD 2027 mulai menuai protes. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi, memperingatkan bahwa keterlambatan tersebut berpotensi menghambat pengesahan anggaran hingga melewati batas waktu yang ditentukan.

Protes itu muncul setelah agenda penandatanganan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Sidang III Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026), kembali ditunda.

Darlis menyebut penundaan tersebut merupakan yang keenam kalinya. Ia khawatir kondisi ini membuat tahapan pembahasan APBD semakin terdesak, mengingat pemerintah daerah harus menyelesaikan pengesahan anggaran sebelum 30 November.

“Kalau jadwal pembahasan terus diundur, pengesahan APBD bisa melewati batas waktu 30 November. Ini berisiko membuat daerah terkena sanksi administratif dari pemerintah pusat,” ujar Darlis.

Menurutnya, penundaan kali ini juga menimbulkan tanda tanya karena agenda paripurna sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WITA. Undangan rapat bahkan baru disebarkan pada pagi hari sebelum pelaksanaan, tetapi kemudian agenda tersebut kembali digeser ke hari berikutnya.

Padahal, Banggar DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan secara intensif hingga dini hari. Kedua pihak disebut telah menyepakati penyelesaian tahapan penandatanganan KUA-PPAS pada hari tersebut.

“Kami baru saja menyepakati penandatanganan hari ini setelah rapat sampai pukul 02.00 WITA. Karena itu, tidak ada alasan yang jelas bagi kami untuk kembali menunda agenda tersebut,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim itu.

Darlis mengingatkan, penandatanganan KUA-PPAS baru merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD. Setelah itu, masih terdapat pembahasan lanjutan sebelum anggaran 2027 dapat ditetapkan secara resmi.

Ia menilai waktu yang tersisa semakin terbatas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran diminta menjaga jadwal dan tidak kembali mengulur proses yang telah disepakati.

Mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pengesahan APBD harus dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Keterlambatan dapat berujung pada konsekuensi administratif bagi pemerintah daerah.

“Tahapan menuju penetapan APBD masih panjang. Sementara waktu kita menuju tenggat 30 November semakin sempit. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Darlis juga menegaskan bahwa pihak legislatif telah memberikan toleransi terhadap lima kali penundaan sebelumnya. Namun, ia meminta penundaan keenam ini dicatat secara resmi oleh Sekretariat DPRD dalam risalah rapat.

Menurutnya, pencatatan tersebut penting sebagai bentuk dokumentasi sekaligus memperjelas proses dan pihak yang bertanggung jawab apabila pengesahan APBD 2027 mengalami keterlambatan.

“Saya minta penundaan ini dicatat secara resmi dalam risalah rapat. Dengan begitu, ada kejelasan mengenai proses penundaan dan pihak yang bertanggung jawab apabila pengesahan APBD 2027 melewati batas waktu,” ungkap legislator PAN dari daerah pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *