GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas langkah cepat dan responsif dalam menyesuaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, menyusul kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan adanya penyesuaian sementara transfer ke daerah. Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat resmi di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Golkar, Yusri, menilai Pemerintah Kota Balikpapan mampu bergerak cepat melakukan penyesuaian anggaran secara komprehensif tanpa mengurangi fokus pada program-program vital. “Kami mengapresiasi pemerintah kota yang sigap merespons kebijakan penyesuaian transfer pusat. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan,” ucapnya.
Menurut Fraksi Golkar, pemerintah daerah tidak hanya melakukan penyesuaian anggaran, tetapi juga menata kembali prioritas belanja berdasarkan kemampuan pendapatan daerah. Langkah tersebut disebut sangat strategis mengingat kebutuhan pembangunan terus meningkat sementara kemampuan fiskal harus tetap terukur.
Yusri menjelaskan bahwa perubahan kebijakan fiskal nasional tentu berdampak pada daerah. Namun Pemerintah Kota Balikpapan dinilai berhasil menghadapi dinamika itu dengan merancang ulang alokasi anggaran secara efektif. “Pemerintah Kota Balikpapan telah menunjukkan presensi yang kuat menghadapi tantangan fiskal. Mereka tetap mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik meski dalam kondisi yang penuh tekanan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah optimalisasi pendapatan daerah, termasuk upaya mendorong sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, Yusri menegaskan pentingnya menjaga kualitas belanja pemerintah agar anggaran tersalurkan ke program yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Fraksinya berharap penyesuaian RAPBD 2026 dapat menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih adaptif sekaligus berorientasi hasil.
“Kami mendukung setiap langkah yang memastikan anggaran digunakan tepat sasaran. Prioritas pembangunan harus tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Dengan dukungan DPRD, Fraksi Golkar berharap pembahasan lanjutan RAPBD 2026 dapat menghasilkan postur anggaran yang realistis, efisien, dan tetap berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas. (Adv/DPRD/Bpp)
