GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, terutama terkait penanganan banjir, kemacetan, serta efektivitas belanja pemerintah kota setelah adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Dalam rapat penyampaian pemandangan umum di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025), juru bicara Fraksi NasDem, Sisca Anggraini, menyampaikan bahwa permasalahan banjir di Balikpapan selalu menjadi topik berulang di setiap rapat paripurna, namun perbaikannya tak kunjung signifikan. Ia menyoroti pekerjaan penanggulangan DAS Ampal yang dinilai tidak memberikan dampak yang diharapkan. “Program penanggulangan DAS Ampal ternyata tidak sesuai harapan. Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan kajian komprehensif mengenai penanganan banjir,” kata Sisca.
Selain banjir, kemacetan juga menjadi sorotan penting. Kemacetan pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari, dinilai semakin parah di sejumlah titik. Fraksi NasDem mendesak pemerintah kota segera menyiapkan rekayasa lalu lintas atau membuka jalan alternatif baru. “Kemacetan sudah sangat terasa. Pemerintah perlu mencari solusi strategis agar mobilitas warga tidak terus terganggu,” ujarnya.
Masalah anggaran turut menjadi perhatian. Setelah penyesuaian transfer daerah dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan diproyeksikan mengalami perubahan signifikan. Sisca menegaskan bahwa pemerintah kota harus berhati-hati dalam menentukan skala prioritas agar belanja tetap efisien dan tepat sasaran. “Program yang tidak mendesak harus dikurangi. Belanja seremonial yang tidak berdampak pada perekonomian masyarakat harus ditekan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memfokuskan belanja modal pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi perlu dilakukan tanpa membebani masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja BUMD agar dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah. Sisca menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu dilakukan lebih ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“APBD 2026 harus benar-benar pro rakyat. Belanja pemerintah harus produktif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan publik,” tutup Sisca. (Adv/DPRD/Bpp)
