GARVI.ID, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem menyoroti sejumlah persoalan penting, mulai dari rendahnya capaian pendapatan asli daerah (PAD) hingga minimnya penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.
PAD tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1,9 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp1,6 triliun atau sekitar 89,12 persen. Artinya, terdapat kekurangan Rp136 miliar atau 10,88 persen dari target.
“Kekurangan ini seharusnya bisa dicegah jika sektor pajak dan retribusi daerah dimaksimalkan,” tegas juru bicara Fraksi NasDem, Yusdiana.
Ia merinci, penerimaan pajak hanya mencapai Rp890,67 miliar atau 84,52 persen dari target Rp958 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp67,3 miliar. Sementara dari sektor retribusi daerah, realisasi mencapai Rp164,3 miliar atau 98,65 persen dari target Rp173,67 miliar.
Fraksi NasDem meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dan lebih serius menggali potensi kedua sektor tersebut.
“Kami yakin capaian bisa ditingkatkan, bahkan melampaui target, asalkan OPD bisa bekerja lebih optimal dan profesional,” ujar Yusdiana.
Fraksi NasDem juga menyinggung realisasi belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp4,54 triliun, namun hanya terealisasi sebesar Rp3,92 triliun atau 86,72 persen. Rendahnya daya serap anggaran dianggap sebagai indikasi adanya masalah dalam birokrasi, perencanaan yang kurang matang, atau lemahnya koordinasi antar-SKPD.
“Jika penyerapan anggaran rendah, maka kualitas layanan publik pun ikut terdampak,” imbuhnya.
Di sisi lain, NasDem menilai tidak ditetapkannya pengeluaran pembiayaan pada 2024 sebagai hal yang berisiko. Dengan hanya mengandalkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp536,37 miliar, potensi defisit bisa saja muncul dan mengganggu kelancaran pembangunan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mengkritisi tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp614,7 miliar.
“Besarnya SILPA menunjukkan banyak anggaran yang tak terserap. Ini mengindikasikan lemahnya eksekusi program yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik,” kata Yusdiana.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem meminta perhatian serius dari Pemkot agar ke depan alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. (Adv/DPRD/BPP)
