GARVI.ID, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD 2026. Hal ini disampaikan dalam forum penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kamis (20/11/2025) di Hotel Grand Senyiur.
Juru bicara Fraksi PKB, Hamid, menjelaskan bahwa koreksi alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah kota untuk menerapkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pembangunan. Menurutnya, sektor infrastruktur harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian berulang akibat proyek bermasalah.
“Pemerintah harus memperketat pengawasan pada proyek infrastruktur. Kita tidak boleh menanggung kerugian ganda hanya karena pekerjaan yang tidak tuntas atau tidak sesuai standar,” ujar Hamid.
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi penerimaan daerah dengan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan efektif. Dalam kesempatan itu, PKB meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban atau menghasilkan pekerjaan berkualitas buruk. “Selain denda, sanksi blacklist wajib diterapkan agar kualitas pembangunan terjaga,” tegasnya.
PKB turut menyoroti kondisi sejumlah aset milik pemerintah yang rusak maupun tidak terawat akibat minimnya anggaran perawatan. Hal ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik. Karena itu, PKB mendorong agar belanja barang dan jasa dialokasikan untuk perawatan rutin dan rehabilitasi aset-aset prioritas.
“Belanja barang dan jasa harus diarahkan untuk perawatan rutin berbagai aset daerah. Banyak fasilitas publik yang perlu segera direhabilitasi agar fungsinya kembali optimal,” kata Hamid.
Fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Balikpapan yang aktif memberi masukan selama proses penyusunan anggaran. Masukan publik, kata Hamid, membantu memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran. “Kami berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi aktif. Pandangan masyarakat sangat penting untuk memastikan APBD efektif dan efisien,” ujarnya.
Pada penutup pandangannya, PKB menegaskan komitmen untuk terus mengawal penyusunan APBD 2026 bersama DPRD dan pemerintah kota. Hamid berharap kerja bersama tersebut dapat mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang maju, modern, dan nyaman dihuni. “Semoga upaya kita dalam mengelola sumber daya daerah selalu mendapat petunjuk dan rahmat Allah SWT,” tutupnya. (Adv/DPRD/Bpp)
