GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat DPRD Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi. Namun, mereka menekankan pentingnya penerapan kebijakan ini dilakukan dengan selektif dan memperhatikan dampaknya bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Muhammad Hamit, menjelaskan bahwa pemberian insentif harus didasarkan pada kriteria yang jelas. “Insentif yang diberikan harus selektif. Kami ingin sektor industri yang mendapat prioritas bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegas Hamit dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (11/2/2025).
Hamit menambahkan bahwa sektor industri yang memiliki potensi untuk menjadi komoditas nasional maupun internasional harus mendapatkan perhatian utama. Ini akan memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Balikpapan dan meningkatkan daya saing daerah.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong penetapan batas minimum nilai investasi sebagai syarat bagi investor yang ingin menerima insentif. “Nilai investasi yang tinggi menjadi indikator keseriusan investor. Kami juga meminta agar jumlah tenaga kerja yang diserap menjadi salah satu faktor utama dalam pemberian insentif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamit menekankan pentingnya kewajiban untuk merekrut tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek investasi. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Balikpapan. “Kami ingin kebijakan ini memberi dampak positif bagi warga kota. Oleh karena itu, perekrutan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Aspek lain yang tidak kalah penting, menurut Hamit, adalah kajian dampak lingkungan. Setiap investor yang masuk diharapkan untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat. “Kami ingin memastikan bahwa investasi yang masuk tidak merusak ekosistem kota. Kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan keseimbangan lingkungan,” tegas Hamit.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat berharap agar penerapan Perda ini dapat berjalan efektif, memberikan manfaat maksimal, dan mendukung keberlanjutan pembangunan Balikpapan. (Adv/DPRD/BPP)
