GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian dilakukan oleh juru bicara fraksi, Japar Sidik, dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025).
Mengawali pandangannya, Fraksi PKS-PPP memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 dan mengapresiasi tema “Polri untuk Masyarakat” yang dinilai sejalan dengan semangat pelayanan dan transformasi Polri.
Fraksi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memberikan subsidi uang pangkal dan SPP kepada 13 SMP swasta di kota ini. Menurut Japar, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemkot dalam memperluas akses pendidikan yang merata.
“Langkah ini bukan hanya meringankan beban masyarakat, tapi juga mendorong persaingan sehat antara sekolah negeri dan swasta,” ujar Japar.
Selain itu, Fraksi PKS-PPP turut memberi apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024—yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2013.
“Capaian ini layak diapresiasi. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh OPD yang menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tambah Japar.
Namun di balik berbagai capaian positif, Fraksi PKS-PPP menyoroti sejumlah catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah rekomendasi dari BPK RI, terutama terkait pengelolaan aset tetap, kelebihan pembayaran dalam kontrak, penerapan Perpres 33 Tahun 2020, hingga pertanggungjawaban belanja daerah.
Dari sisi realisasi belanja, fraksi mencermati adanya ketimpangan serapan anggaran di sejumlah sektor. Anggaran sektor pendidikan hanya terserap 87,2 persen dengan sisa Rp133 miliar, sementara sektor kesehatan lebih rendah lagi di angka 73,7 persen dengan sisa anggaran Rp181 miliar.
“Dua sektor penting ini saja menyisakan anggaran hingga Rp314 miliar. Ini perlu dievaluasi karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegas Japar.
Fraksi juga menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang hanya terealisasi 65,79 persen atau Rp4,19 miliar dari total Rp6,37 miliar. Sistem pengajuan melalui aplikasi SIPD dinilai perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui hambatan yang terjadi.
Selain itu, belanja modal pun tak luput dari sorotan. Dari anggaran Rp1,65 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp1,44 triliun atau 87,43 persen, menyisakan lebih dari Rp207 miliar.
“Angka ini menyumbang lebih dari 30 persen terhadap total SILPA 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar. Perencanaan proyek dan pemilihan rekanan harus diperbaiki agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran seperti tahun ini,” ujarnya.
Tercatat, proyek yang mengalami perpanjangan waktu berkontribusi Rp95,04 miliar terhadap SILPA, menandakan perlunya pengawasan lebih ketat sejak tahap perencanaan.
Fraksi PKS-PPP berharap Pemkot Balikpapan bisa lebih akurat dalam menyusun perencanaan anggaran ke depan dan memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (Adv/DPRD/BPP)
