KUA-PPAS APBD Kaltim 2027 Molor Tiga Bulan, Darlis Khawatir Pembahasan Terburu-buru

GARVI.ID, SAMARINDA – Keterlambatan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD Kaltim.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan bahwa keterlambatan tersebut berpotensi mempersempit waktu pembahasan anggaran. Dia khawatir kondisi itu berdampak terhadap kualitas perencanaan APBD 2027.

Sorotan tersebut disampaikan Darlis melalui interupsi dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-36 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (19/11/2026) sore.

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 27 Juli 2026, penandatanganan KUA-PPAS sebelumnya telah dijadwalkan pada 4 Agustus 2026.

Namun, kesepakatan tersebut baru ditandatangani pada 19 November 2026. Artinya, terdapat keterlambatan lebih dari tiga bulan dari jadwal yang telah disepakati.

“Dalam pembahasan sebelumnya, penandatanganan sudah dijadwalkan pada 4 Agustus. Tetapi baru terlaksana sekarang. Ini tentu berpengaruh terhadap waktu yang tersedia untuk membahas APBD,” ujar Darlis.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, persoalan semakin kompleks karena DPRD Kaltim mulai memasuki masa reses hingga 26 November 2026.

Padahal, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum pengesahan APBD, mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD.

“Kalau dihitung dari sekarang sampai 30 November, tahapannya masih panjang. Ada penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, sampai pembahasan teknis. Sementara anggota dewan juga memasuki masa reses hingga 26 November,” jelasnya.

Darlis memperkirakan waktu efektif pembahasan tersisa kurang dari dua pekan. Dia menilai waktu tersebut perlu menjadi perhatian agar pembahasan anggaran tidak sekadar mengejar tenggat waktu.

Dia juga mengingatkan risiko munculnya program kegiatan dalam APBD yang tidak diketahui secara menyeluruh oleh seluruh anggota DPRD.

“Kalau terus-menerus molor seperti ini, kualitas APBD bisa menurun. Jangan sampai ada kegiatan yang bahkan tidak diketahui anggota dewan lainnya, termasuk sebagian anggota Banggar sendiri. Ini yang harus menjadi perhatian,” tegas Darlis.

Selain keterlambatan penandatanganan, Darlis turut mempertanyakan jadwal pelaksanaan Rapur ke-36 yang menurutnya tidak tercantum dalam agenda Banmus yang diterimanya.

Dia juga menyoroti ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta Sekretaris Daerah dalam agenda penandatanganan tersebut. Pemprov Kaltim saat itu diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Darlis berharap tahapan pembahasan APBD 2027 tetap memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk mencermati setiap program dan alokasi anggaran secara menyeluruh. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *