GARVI.ID, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mendorong pengawasan internal tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang dirangkaikan dengan Penganugerahan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026, Senin (14/9/2026).
Menurut Rahmad, pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga integritas aparatur, mengantisipasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengawasan internal dan membangun langkah pencegahan agar potensi penyimpangan dapat diketahui serta ditangani sejak dini.
“Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan administrasi yang baik, tentunya harus disertai dengan niat. Kalau niat kita ikhlas, bapak dan ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua persoalan yang penuh dengan dinamika yang luar biasa,” kata Rahmad.
Ia menekankan, pelaksanaan pemerintahan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan persoalan yang berkembang. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh jajaran agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Balikpapan juga memberikan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026 kepada 22 OPD. Penghargaan diberikan berdasarkan sejumlah aspek, di antaranya kinerja pengawasan, akuntabilitas, dan pengendalian internal.
Pemberian penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi terhadap OPD yang memiliki kinerja baik. Lebih dari itu, penghargaan menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Rahmad berharap penguatan pengawasan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pemerintah Kota Balikpapan juga mendorong agar prinsip transparansi dan akuntabilitas terus diterapkan dalam pelaksanaan program pemerintahan.
Upaya tersebut diharapkan bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan perangkat daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv/Diskominfo/Bpp)
