GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yakni penanganan banjir, peningkatan pendidikan, dan penyediaan air bersih. Penanganan banjir tetap menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah meninjau beberapa lokasi yang menjadi titik rawan banjir, termasuk di wilayah hulu Sungai Ampal. Pemerintah berencana membangun bozem baru dan melakukan normalisasi sungai di bagian hilir untuk memperbaiki aliran air dan mengurangi risiko banjir.
“Kami sudah mengecek beberapa lokasi, termasuk di hulu Sungai Ampal. Pembangunan bozem baru dan normalisasi sungai di hilir akan menjadi strategi utama dalam pengendalian banjir,” ujar Bagus, Senin (10/3/2025).
Di sektor penyediaan air bersih, Pemerintah Kota berencana meningkatkan kapasitas produksi air dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Selain itu, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pengambilan air baku dari Sungai Mahakam sebagai sumber tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pengambilan air dari Sungai Mahakam bisa menjadi solusi untuk menambah pasokan air bersih di Balikpapan,” jelas Bagus.
Penyusunan RKPD 2026 telah melalui rapat koordinasi yang melibatkan Bappeda Litbang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Balikpapan, akademisi, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Masukan dari berbagai pihak ini sangat penting untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih matang dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Bagus.
Di sektor pendidikan, Pemkot berencana menambah jumlah sekolah, terutama di jenjang SMP dan SMA. Pemerintah juga berupaya mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Dukungan anggaran dari provinsi diharapkan bisa mempercepat pembangunan sekolah baru sehingga akses pendidikan semakin merata,” tambahnya.
Pemerintah Kota juga telah menjalin komunikasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan ketersediaan anggaran dari pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan di Balikpapan pada tahun 2026.
Bagus berharap, dengan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan pembangunan ini bisa segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kami ingin Balikpapan menjadi kota yang nyaman dihuni, dengan pembangunan berkelanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Bpp)
