GARVI.ID, BALIKPAPAN – Rencana audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan dengan Wali Kota Balikpapan kembali batal digelar, Jumat (29/8/2025). Aliansi menyatakan kecewa karena pertemuan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana, sementara pemerintah belum memberi kepastian jadwal baru.
“Kami sudah datang sesuai jadwal, tapi Wali Kota tidak hadir karena harus mengikuti Rakornas di Jakarta. Kami sangat kecewa, sebab masyarakat butuh jawaban, bukan alasan,” kata Koordinator Lapangan Aliansi, Hendrikus, usai bertemu perwakilan pemerintah di Balai Kota.
Menurutnya, pemerintah kota memang menyampaikan pemberitahuan soal keberangkatan Wali Kota. Namun, aliansi menilai tidak ada kepastian kapan pertemuan lanjutan akan dilakukan.
“Pemerintah hanya bilang ditunda, tapi tidak jelas sampai kapan. Karena itu kami menuntut kepastian paling lambat Senin depan,” tegas Hendrikus.
Ia menambahkan, bila tenggat waktu tersebut tak dipenuhi, aliansi akan menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan. “Kami beri waktu sampai Senin. Jika tidak ada kepastian, kami akan menyusun gerakan berikutnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, pemerintah kota menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditunda sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Namun, aliansi menilai keputusan itu belum menyelesaikan masalah.
“Penundaan bukan solusi. Kami tetap menuntut pembatalan penuh kenaikan PBB, karena keresahan masyarakat tidak bisa dijawab dengan janji menunda,” tegas Hendrikus.
Ia juga meminta pemerintah kota hadir langsung dalam dialog dengan mahasiswa. “Masalah ini menyangkut kepentingan rakyat. Wali Kota harus berani hadir bersama masyarakat, bukan sekadar menunda,” katanya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintah Pemkot Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan alasan ketidakhadiran Wali Kota. Menurutnya, sehari sebelum audiensi, Wali Kota menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri Rakornas di Istana Negara yang dipimpin langsung Presiden.
“Undangan itu bersifat wajib hadir dan tidak bisa diwakilkan. Karena itu, Pak Wali harus ke Jakarta,” kata Zulkifli saat menerima perwakilan mahasiswa.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan aspirasi mahasiswa. Pertemuan dengan Wali Kota akan tetap dijadwalkan ulang menyesuaikan agenda. “Kami sudah komunikasi dengan Pak Wali, dan beliau siap bertemu mahasiswa pekan depan. Tinggal menyesuaikan waktu,” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa mahasiswa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Wali Kota. “Kami sebenarnya bisa memimpin pertemuan. Tapi mahasiswa ingin berdialog langsung, jadi kami menghormati itu,” ujarnya.
Zulkifli kembali menekankan bahwa kebijakan kenaikan PBB telah resmi ditunda. “Arahan Mendagri sudah jelas: kenaikan PBB ditunda. Itu yang kami ikuti,” tegasnya.
Ia pun mengajak mahasiswa menjaga komunikasi dengan pemerintah kota. “Aspirasi mahasiswa penting bagi pembangunan. Pintu dialog selalu terbuka, dan pemerintah akan menindaklanjuti setiap masukan,” pungkasnya. (*)
